Apakah MBG Benar-Benar Gratis?

Kata “gratis” punya daya tarik yang kuat. Kata itu menenangkan pembaca, memudahkan politisi, dan membuat kebijakan terdengar tanpa biaya. Masalahnya, ekonomi jarang memberi hadiah semacam itu. Hampir selalu ada yang membayar, hanya saja tagihannya dipindahkan ke tempat lain.

MBG, atau Makan Bergizi Gratis, terdengar seperti kebijakan yang sederhana: negara memberi makan anak sekolah, lalu semua orang senang. Anak kenyang, orang tua lega, dan pemerintah mendapat pujian. Namun, ekonomi mengajarkan hal yang lebih keras. Makanan itu tidak jatuh dari langit. Dapur harus dibangun, bahan harus dibeli, tenaga harus digaji, distribusi harus diatur, pengawasan harus dijalankan, dan kebocoran harus ditutup. Semua itu memakai sumber daya yang langka. Sumber daya langka selalu punya biaya peluang (opportunity cost).

Ada satu prinsip ekonomi yang sangat populer: tidak ada makan siang gratis (there ain’t no such thing as a free lunch). Jika negara membayar MBG lewat pajak, maka warga membayar lewat pajak. Jika negara membiayainya lewat utang, maka warga membayar lewat pajak di masa depan. Jika negara memotong pos anggaran lain, maka warga membayar lewat layanan publik yang dikorbankan. Gratis bagi penerima bukan berarti gratis bagi masyarakat.

Ilustrasi: “The Politician” oleh David Fletcher (2006).

Ekonom yang baik selalu bertanya: dari mana uangnya berasal, dan apa yang dikorbankan untuk mendapatkannya? Pertanyaan itu lebih penting daripada pertanyaan yang sering muncul di panggung politik, yaitu siapa yang menerima manfaatnya. Setiap rupiah yang masuk ke program MBG adalah rupiah yang tidak masuk ke kelas yang rusak, puskesmas yang kekurangan obat, jalan desa yang berlubang, atau beasiswa yang lebih tepat sasaran. Negara tidak memilih antara “memberi makan anak” dan “mengecat gedung”. Negara memilih di antara banyak penggunaan sumber daya yang sama-sama mengklaim dirinya penting.

Memberi makan semua anak berarti pemerintah juga menanggung anak dari keluarga mampu yang sebenarnya sanggup membeli makan sendiri. Itu membuat biaya program naik tajam. Negara lalu memakai uang publik untuk memberikan manfaat yang bagi sebagian penerima tidak menambah banyak. Dalam bahasa ekonomi, subsidi itu bocor ke kelompok yang tidak perlu dibantu.

Bila tujuan utamanya adalah gizi anak dari keluarga miskin, maka kebijakan yang masuk akal adalah kebijakan yang menolong mereka secara langsung. Menyerahkan bantuan kepada semua anak, tanpa melihat kebutuhan, adalah cara mahal untuk menyelesaikan masalah yang sebetulnya tidak merata.

Ada pula masalah insentif. Saat negara menjanjikan makanan gratis setiap hari, sistem akan mengejar volume, bukan mutu. Penyedia akan berusaha memenuhi kontrak dengan biaya serendah mungkin. Pengawasan akan berusaha mengejar standar, tetapi pengawasan selalu tertinggal dari kreativitas pihak yang ingin menghemat. Di titik ini, kualitas gizi mudah tergeser oleh angka penyaluran. Program terlihat berhasil karena porsi makanan terkirim, padahal isi piringnya belum tentu membangun gizi yang lebih baik.

Masalah insentif tidak berhenti di dapur. Program besar menciptakan lapisan birokrasi baru. Semakin besar program, semakin banyak orang yang hidup dari program itu sendiri. Ada perencana, pengadaan, distribusi, audit, pelaporan, dan serangkaian aturan yang dibuat untuk mencegah penyimpangan. Sebagian aturan memang perlu. Namun, setiap aturan menambah biaya. Pada akhirnya, sebagian anggaran yang diklaim untuk anak justru habis di sistem yang mengurus anak. Semakin rumit programnya, semakin besar jarak antara uang yang dibelanjakan dan manfaat yang benar-benar diterima.

Banyak orang menyampaikan argumen, “Anak yang lapar tidak bisa belajar.” Orang tua miskin tidak boleh dipersalahkan. Itu semua benar. Akan tetapi, kebenaran moral tidak membebaskan kita dari hitung-hitungan ekonomi. Justru karena alasan moral itu kuat, kita harus memastikan bahwa kebijakan yang dipilih benar-benar menghasilkan manfaat terbesar untuk biaya yang paling kecil. Kebijakan yang baik bukan sekadar kebijakan yang terdengar baik.

Perlu juga dibedakan antara tujuan dan alat. Tujuannya adalah mengurangi kelaparan dan memperbaiki gizi. Alatnya bisa bermacam-macam. Negara bisa memberi bantuan tunai kepada keluarga miskin agar mereka membeli makanan yang sesuai kebutuhan anak. Negara bisa memperkuat program kesehatan ibu dan anak. Negara bisa memperbaiki sanitasi sekolah. Negara bisa memperluas pemeriksaan gizi dan suplementasi yang lebih murah. Negara bisa membiayai sarapan di sekolah yang paling miskin, bukan di seluruh sekolah secara seragam. Semua itu mungkin lebih murah dan lebih tepat sasaran dibandingkan skema universal yang besar dan berat.

Anak yang kurang gizi sering datang dari rumah tangga yang pendapatannya tidak stabil, akses air bersihnya buruk, penyakit infeksinya tinggi, dan lingkungannya tidak mendukung pertumbuhan. Memberi makan di sekolah membantu, tetapi tidak menyentuh semua akar masalah. Bahkan, jika program ini menyerap terlalu banyak anggaran, ia bisa mengurangi ruang fiskal untuk intervensi yang lebih mendalam dan lebih lama efeknya.

Kata “gratis” menipu pembaca. Ia menyembunyikan beban pajak, beban utang, dan beban pengalihan anggaran. Ia juga menyembunyikan biaya organisasi, risiko kebocoran, dan peluang yang hilang dari belanja alternatif.

Dalam ekonomi, sesuatu yang tampak sederhana sering menyimpan biaya tersembunyi. Setiap kotak makan yang dibagikan punya rangkaian biaya di belakangnya. Bila biayanya kecil dan manfaatnya besar, program bisa dibenarkan. Bila biayanya besar, sasarannya lemah, dan kebocorannya tinggi, maka kita sedang membayar mahal untuk simbol yang tampak baik.

Ada juga bahaya yang lebih halus. Saat negara terlalu sering mengambil alih tanggung jawab keluarga dan komunitas, masyarakat terbiasa menunggu negara untuk menyelesaikan hal yang sebenarnya bisa diatur di tingkat rumah tangga atau sekolah. Bantuan yang terlalu luas kadang melemahkan tanggung jawab lokal. Padahal, banyak persoalan gizi tidak memerlukan mesin birokrasi nasional yang besar. Yang diperlukan sering kali adalah pendapatan keluarga yang lebih baik, pengetahuan gizi yang lebih baik, dan layanan dasar yang lebih bersih serta lebih dekat.

Pada akhirnya, pertanyaan “Apakah MBG benar-benar gratis?” harus dijawab dengan tegas: tidak. Tidak ada yang gratis. Yang ada hanyalah siapa yang membayar, kapan ia membayar, dan seberapa besar manfaat yang ia terima dibandingkan biaya yang ia tanggung.